Bandara Kualanamu,

Hambat Pembangunan Bandara Kualanamu,
Gubsu Diminta Cabut Izin PT Lonsum
NMedan, (IP)-Gubsu H Gatot Gatot Pujonugroho didesak untuk merekomendasikan ke pusat agar izin HGU perusahaan asing PT Lonsum dicabut. Pasalnya perusahaan asing tersebut dinilai menghambat pembangunan bandara kualanamu, sebab meminta kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) "ganti untung" pembangunan listrik di seputaran bandara kualanamu dengan meminta satu pohon sawit 2,5 juta. Jika di kali 1 Hektar pohon sawit maka itu diperkirakan menelan biaya miliaran rupiah. Sehingga pihak PLN mengeluh karena tidak bisa membangun listrik di seputaran bandara kualanamu.Hal tersebut diungkapkan Ketua KNPI Sumut Ir H Akhmad Yasyir Ridho Loebis pada acara dialog lintas peristiwa dengan tema "Mahasiswa menjawab pergolakan politik ekonomi dan terorisme, yang digelar empat organisasi kemahasiswaan (Himmah, Badko HMI, PMII dan IMM Sumut), di hotel Polonia Medan, Jum'at (19/8) yang dirangkai dengan buka puasa bersama.Kondisi pembangunan listrik yang disampaikan Ketua KNPI Sumut ini direspon sangat baik oleh empat elemen mahasiswa yang tergabung dalam kelompok cipayung tersebut." ini sangat menghambat pembangunan sumut yang dilakukan perusahaan asing tersebut.Lebih bagus diusir saja dari negeri ini, sebab, setelah sekian lama meraup keuntungan masih tetap juga menyusahkan dengan meninggikan harga ganti rugi pemotongan sawit mereka demi kepentingan masyarakat dan pembangunan di Sumatera Utaar. Padahal kalau milik masyarakat sekitar yang terkena hanya diganti rugi Rp.60 ribu rupiah," ujar Yasyir Ridho Loebis.Padahal jika pembangunan Bandara Kualanamu cepat selesai maka diperkirakan 50 ribu tenaga kerja dapat tertampung akibat dari pembangunan tersebut. Tentu ini sangat menguntungkan masyarakat dan pembangunan Sumatera Utara,” ujar Ridho Loebis.
Kapoldasu Lemah Berantas Korupsi
Sementara itu empat Ketua elemen mahasiswa seperti Ketua Himmah Sumut Alim Nur dalam diskusi tersebut menyoroti kinerja dan kepemimpinan Kapoldasu Irjen Wisjnu Amat Sastro yang dianggap kurang dalam penegakan dan pemberantasan korupsi di Sumut. Selain itu Kapoldasu juga dinilai lemah dalam pemberantasan mafia hutan di Sumut.
Untuk itu menurut Alimnur, elemen mahasiswa yang tergabung dalam kelompok cipayung ini mengharapkan Kapoldasu agar serius dalam penuntasan kasus korupsi dan perambahan hutan di Sumut." jika tidak sanggup lebih baik mundur saja dari jabatan Kapoldasu," ujar Alimnur.Ketua Badko HMI Sumut D.Andika Syahputra mengatakan budaya yang sudah ada pada mahasiswa saat ini pelan-pelan harus digeser dan dibangun kebersamaan dalam satu issu di Sumut sehingga kiranya mampu mengkritisi persoalan yang ada termasuk persoalan korupsi yang sudah bagaikan lingkaran setan. " dengan satu persepsi dan kesamaan issu maka elemen mahasiswa diharapkan mampu bembuat perubahan dalam pembangunan di Sumut ini," ujar Dedi Andika.Selain mereka juga tampil sebagai pembicara Ketua IMM Sumut Zefrizal yang banyak menyoroti tentang persoalan perekonomian rakyat miskin yang masih tinggi. sedangkan Sekertaris PMII Sumut Hasan Basri lebih menkritisi tentang terorisme dan akar persoalannya di negeri ini. Sehingga kesemua materi yang didiskusikan dalam lintas peristiwa ini dapat direkomendasi kepada Gubernur Sumatera utara H Gatot Pujonugroho dan pihak terkait lainnya. sehingga bisa menjadi solusi yang dapat membantu dalam pembangunan di Sumut ini.(R3)